November 8, 2025

Tribune Plus

Mimbar Masyarakat Kritis dan Demokratis

Komisi III DPRD Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Bagikan Berita di Atas

Loading

TANJUNG, TRIBUNEPLUSONLINE.COM.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  ( DPRD )  melalui Komisi III  melakukan  Evaluasi  Kinerja Dinas Perumahan Rakyat  Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Pertanahan  Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Anggaran  Tahun 2025  diruang rapat pimpinan Lantai 1 gedung sekretariat  DPRD Kabupaten Tabalong ( Jumat 3 / 05/  2025. )

Rapat evaluasi ini membahas seluruh program dan kegiatan yang telah terlaksana pada triwulan pertama yang diserap dari APBD Tahun Anggaran 2024 di Dinas Perumahan Rakyat  Kawasan Permukiman dan Pertanahan di pimpin langsung  oleh  Ketua  Komisi III  H.Muclis SH , di dampingi Wakil Ketua, Sekretaris  dan anggota Komisi III  DPRD Kabupaten Tabalong, Kepala  Dinas  Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  serta Kapala Bidang dan Staf

Menurut ketua Komisi III H.Mucklis SH menjelaskan, Rapat evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui proses capaian kinerja masing-masing OPD, baik capaian kinerja di bidang pembangunan maupun pelayanan. Oleh sebab itu, sebagai wakil rakyat, DPRD Kabupaten Tabalong mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, salah satunya mengawasi kinerja OPD apakah sudah sesuai target dan tepat sasaran.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh komisi III serapan anggaran dari pagu 194 milyar hanya 6.8 persen atau 13 milyar  Oleh sebeb itu DPRD meminta
Program apa saja  yang menjadi kendala hingga saat ini belum terealisasi.
” yang menjadi paparan Dinas adalah anggara secara keseluruhan, kami ingin rincian berapa yang sudah terpakai dan berapa yang belum terpakai, dengan demikian secara bersama -sama bisa melakukan Evaluasi untuk mempercepat penyerapan anggaran ” kata Muklis

Senada juga disampaikan oleh anggota Komisi III Pahmi SE terikat dengan angkutan kayu untuk keperluan. perumahan warga kurang mampu ,konon di tahan oleh polisi, mari kita bersama Dinas terkait DPRD dan kepolisian harus duduk bersama agar keperluan angkutan kayu untuk warga kurang mampu bisa di lakukan.

Sementara. Itu , kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat  Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengatakan, ada 8 program yang tersebar di bidang masing masing  seperti bidang perumahan dan PKP, Jalan lingkungan dan perbaikan jalan kumuh di permukiman.
Dinas juga telah melaksanakan rehap rumah tidak layak huni di wilayah kumuh maupun rumah tidak layak huni wilayah perkotaan. ” Ia juga mengakui bahwa serapan anggaran triwulan pertama ini masih rendah namun kami terus berupaya untuk meningkatkan serapan anggaran, seperti, lelang melalui e-katalog maupun melakukan penunjukan langsung kepada pihak ke tiga. saya yakin realiasasi terus akan naik setiap hari dan pada evaluasi anggaran triwulan dua nanti Serapan anggaran di atas 50 persen secara keseluruhan.( reldprdtab )

editor Khatun Fatimah tribuneplusonline.com