Ketua Komisi II DPR RI Kunjungi Tabalong, Serahkan Program APBN untuk Pendidikan dan Pertanahan

TANJUNG TRIBUNEPLUSONLINE Ketua Komisi II DPR RI, Dr H Muhammad Rifqinizamy Karsayuda melakukan kunjungan kerja dan reses ke Kabupaten Tabalong, Selasa (16/12).

Kunjungan beliau ke Bumi Sarabakawa disambut langsung oleh Bupati Tabalong H Muhammad Noor Rifani bersama jajaran di Balai Rakyat Dandung Suchrowardi.

“Tujuan saya berkunjung kesini tentunya untuk bersilahturahmi dengan Pemkab Tabalong dan menyerahkan secara simbolis beberapa program yang bersumber dari dana APBN,” jelas Ketua Komisi II DPR RI.

Adapun salah satu program tersebut adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mahasiswa

“Kita berharap dengan ini perguruan tinggi swasta di Tabalong itu terbantu karena Mahasiswa nya bisa kita bantu dengan beasiswa,” tuturnya.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa perguruan tinggi swasta yang berkualitas itu sangat penting, khususnya di wilayah Tabalong.

“Karena anak-anak kita tidak semua bisa meninggalkan kampung untuk kuliah ke perguruan tinggi negeri, nah karena itu kualitas perguruan tinggi swasta kita harus baik dan negara harus ikut serta membantu,” tegasnya.

Diserahkan juga secara simbolis sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang dananya murni dari APBN itu mulai dari pengukuran sampai pensertifikatannya gratis.

“Saya ingin nanti akan ada afirmasi kebijakan dari pak Bupati kepada mereka yang ekonominya lemah, BPHTB nya pertama kita gratiskan dulu agar mereka bersemangat ikut program ini,” tuturnya.

Karena dirinya memiliki target dengan Bupati Tabalong di lima tahun masa jabatannya seluruh tanah di Bumi Sarabakawa terdaftar dan tahu siapa pemiliknya.

“Dengan itu kita bisa memproteksi masyarakat kita dari oknum mafia tanay yang bisa jadi memanfaatkan hadirnya investasi di Tabalong,” tegasnya.

Kemudian untuk program selanjutnya adalah Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang akan dilakukan tahun depan.

“Program ini nanti akan dilakukan oleh kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Geologi Spasial Indonesia,” sebutnya.

Adapun tujuannya adalah untuk menghadirkan kepastian peta tanah dan batas wilayah
Tabalong yang outputnya nanti akan ada peta tanah digital.

“Jadi kita cukup lihat dari handphone kita akan tahu setiap jengkal tanah di Tabalong itu nomor sertifikatnya berapa dan milik siapa,” katanya.

Ia juga mengungkapkan hal ini hanya dimiliki kota-kota besar di Indonesia, dan kalau Tabalong bisa memulainya maka akan jadi percontohan di Kalimantan. (lan)

Editor: Khayatun Fatimah