Triwulan Pertama, Serapan Anggaran DLH, Hanya 8,43 Persen

TANJUNG, TRIBUNEPLUSONLINE.COM
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tabalong melalui Komisi III DPRD menggelar rapat kerja  bersama Dinas Lingkungan  dengan Agenda  Realisasi  Anggara  triwulan pertama  tahun anggaran 2024 dan Renja  Tahun Anggaran 2025.
Rapat kerja Evaluasi  anggaran  triwulan pertama  pada Dinas lingkungan Hidup di pimpin langsung oleh wakil ketua Komisi III  Fery Elfeni di dampingi  ketua, sekretaris,  Anggota Komisi III DPRD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang dan Staf di ruang rapat pimpinan lantai 1 Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong ( Selasa 5 Juni 2024 )

Dalam rapat kerja bersama DLH dan anggota Komisi III. DPRD terungkap bahwa hingga memasuki triwulan ke dua Realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup hanya terserap. 8.43 persen dari total anggaran, hal ini tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tabalong terlebih berpengaruh pada kinerja Penjabat Bupati ( PJ ) Bupati Tabalong ” sebab kinerja PJ Bupati akan di evaluasi setiap enam bulan terakhir.

Minimnya serapan anggaran triwulan pertama pada DLH disebabkan beberapa faktor di antara nya adalah kurangnya koordinasi dengan pihak UPBJ, sehingga belanja barang maupun belanja jasa tidak bisa di realisasikan sesuai harapan.

Menurut ketua Komisi III H.Mukhlis SH  mengatakan,  serapan anggaran Pada Dinas lingkungan hidup  hingga  saat ini  tergolong masih rendah, berdasarkan laporan serapan anggaran nya hanya mencapai  8.43 persen.  Berdasarkan aturan pada triwulan pertama ini harusnya realisasi anggaran  mencapai di atas 50 persen dari total anggaran ” berdasarkan laporan  pada triwulan kedua  serapan anggaran  pada DLH  dibawah 50 persen, perlu kami sampaikan serapan anggaran akan berpengaruh pada kinerja PJ Bupati ” ujar H.Muklis SH

Pada kesempatan yang sama  politisi Partai   Keadilan Sejahtera ( PKS ) Pahmi SE sekaligus  Sekretaris Komisi III mengatakan,  Realisasi Anggara pada Dinas Lingkungan Hidup  triwulan pertama tergolong  rendah, Dirinya meminta agar DLH  melakukan  terobosan sehingga sehingga serapan anggaran sesuai dengan harapan masyarakat ” anggaran tidak terserap secara maksimal akan  berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di  kabupaten Tabalong” kata Pahmi

Di tempat yang sama Kepala Dinas lingkungan Hidup  ( DLH )  Kabupaten Tabalong  menjelaskan atas keterlambatan penyerapan Anggaran  triwulan pertama Tahun 2024  di sebabkan oleh tiga hal, pertama  proses pengadaan harus dilakukan dengan satu pintu, yaitu di  pejabat pengadaan, sekecil apapun uang yang keluar wajib di lakukan oleh pejabat pengadaan barang dan jasa.
Kedua  adalah masa  pembuatan dokomen Belanja  barang dan jasa , perlu kami sampaikan bahwa tenaga  pada Bagian  Unit Pelayanan Barang dan Jasa ( UPBJ  )  pegawainya  sangat terbatas , sementara yang mereka  kerjakan cukup banyak ”  se kabupaten Tabalong  ini yang menjadi penyebab keterlambatan serapan anggaran pada triwulan pertama. dan yang terakhir adanya regulasi  dulu boleh dikerjakan oleh Instansi terkait sekarang harus melalui  Bagian UPBJ   padahal banyak pegawai  yang memiliki sertifikat  sebagai bendaharawan

Agar sarapan anggaran bisa maksimal  serta sesuai dengan ketentuan, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tabalong terus melakukan koordinasi dengan pihak  UPBJ ” diakui nya bahwa progres kegiatan fisiknya memang belum bisa dilaksanakan dan masih tahap penyusunan

Di tempat terpisah Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tabalong Fery Elfeni Kepada sejumlah wartawan menjelaskan, dalam rapat komisi III DPRD kabupaten Tabalong terungkap bahwa serapan anggaran DLH Kabupaten Tabalong tergolong rendah, bila kita bandingkan dengan SKPD lainnya, kami berharap kepada sejumlah SKPD yang masih rendah serapan anggaran triwulan pertama dan memasuki triwulan Kedua tahun anggaran. 2024, ” kita minta kepada DLH untuk mencari solusi, agar serapan anggaran bisa maksimal karena ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan juga berpengaruh pada kinerja PJ Bupati ” kata wakil ketua komisi III