November 20, 2026

Tribune Plus

Mimbar Masyarakat Kritis dan Demokratis

Komisi I DPRD Tabalong Minta SPM Kesehatan dan Pendidikan Dipastikan Terpenuhi

Bagikan Berita di Atas

BANJAR BARU TRIBUNEPLUSONLINE.COM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong melalui anggota Komisi I Remon Bhima Persadha ST menyoroti Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang kesehatan dan pendidikan di wilayah setempat dengan harapan adanya peningkatan pelayanan untuk masyarakat.

Hal ini terungkap saat melaksanakan Koordinasi Konsultasi ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dengan tema: “Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan Memperkuat Kompetensi Tenaga Kesehatan Melalui Pelatihan”.

Menurut Remon, saat kunjungan ke Dinkes Provinsi Kalsel menjelaskan, kegiatan ini penting agar Kabupaten Tabalong mendapatkan dukungan program pelatihan bagi Tenaga Kesehatan (Nakes), sehingga pelayanan di Puskesmas dan fasilitas kesehatan semakin berkualitas.

“Kami di Komisi I ingin memastikan Nakes di Tabalong benar-benar kompeten. Karena pelayanan kesehatan ini menyangkut nyawa dan masa depan masyarakat. Nakes harus terus dilatih, harus update ilmu, dan harus siap melayani sesuai standar,” ujar Remon

“12 SPM ini bukan pilihan, ini kewajiban Pemda. Dari ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, anak sekolah, usia produktif, lansia, sampai penderita hipertensi, diabetes, ODGJ berat, terduga TB, dan orang berisiko HIV, semua wajib dilayani. Kalau Nakes kita kompeten, SPM ini pasti bisa tuntas 100%,” tegas Remon.

Ia berharap hasil koordinasi dengan Dinkes Provinsi Kalsel ini bisa dibawa pulang dan diterapkan di Tabalong, sehingga masyarakat di desa-desa terpencil pun merasakan pelayanan kesehatan.

Masih menurut Remon dari Fraksi Partai PKS mendesak agar penajaman program pada Perubahan APBD 2026 ini memastikan keterpenuhan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2021.dan berkaitan pula dengan ketersediaan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan di puskesmas serta pustu.

Fraksi PKS  DPRD Tabalong. menjelaskan bahwa penajaman anggaran harus benar-benar menjamin ketercapaian SPM. (SPM) sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2021,” katanya

Fraksi PKS memohon perhatian serius agar fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat baik puskesmas maupun pustu dan ketersediaan sarana pendidikan di wilayah pelosok benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar memenuhi pemenuhan administratif semata.

Menanggapi hal tersebut, Dinas kesehtan propinsi kalsel dan Dinas kesehatan Kabuoaten Tabalong menjelaskan bahwa kami bersama -sama berkomitmen memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, mulai dari jenjang PAUD/TK hingga SD dan SMP.

“Pemenuhan SPM diarahkan pada pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas hasil belajar melalui penguatan literasi dan numerasi, serta terciptanya lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari perundungan, kekerasan, serta intoleransi,”tambah nya

Kemudian, Pemkab Tabalong melalui Dinas Kesehatan juga berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM.

“Sampai dengan Juli 2026, capaian SPM telah mencapai 62,87 persen dan Dinas Kesehatan menargetkan seluruh indikator dapat mencapai 100 persen pada Desember 2026,” jelasnya