Rakorwil ADKASI Kalimantan, Dorong Penguatan Peran DPRD dan Otonomi Daerah

PARINGIN TRIBUNE PLUS ONLINE COM Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Balangan, Saiful Arif, menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) se-Pulau Kalimantan yang digelar di Ballroom TreePark Hotel, Banjarmasin, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan yang diikuti pimpinan, anggota, dan sekretaris DPRD kabupaten se-Kalimantan tersebut mengangkat tema “Momentum Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah Asimetris dan Penguatan Kelembagaan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”

Kepada awak media, Kamis (16/7/2026), Saiful Arif mengatakan bahwa Rakorwil ADKASI menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat peran DPRD dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Melalui Rakorwil ini kami memperoleh banyak masukan dari para narasumber yang berasal dari pemerintah pusat, DPR RI, DPD RI, KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Materi yang disampaikan sangat penting sebagai bekal bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” ujar Saiful Arif.

Menurutnya, rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi momentum untuk memperkuat kewenangan daerah serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Ia berharap hasil Rakorwil ADKASI dapat melahirkan rekomendasi yang konstruktif bagi penyempurnaan regulasi, sekaligus memperkuat kelembagaan DPRD agar mampu memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

“Semoga hasil Rakorwil ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah. DPRD harus terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme agar mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan,” pungkasnya.

Rakorwil ADKASI se-Pulau Kalimantan berlangsung pada 15–17 Juli 2026 dan menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pimpinan DPR RI, DPD RI, KPK, Kejaksaan Agung, Polri, serta akademisi yang membahas penguatan integritas pemerintahan daerah dan kelembagaan DPRD( rel )

editor khayatun fatimah tribuneplus online com