DPRD Balangan Evaluasi Serapan Anggaran, Dorong Percepatan Penggunaan Nya

PARINGIN, TRIBUNEPLUSONLINE.COM
DPRD Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya untuk mengawal efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui evaluasi menyeluruh terhadap serapan anggaran tahun 2025. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 agar lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan. Dalam rapat itu, salah satu perhatian utama adalah proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang diperkirakan mendekati Rp900 miliar.

Wakil Ketua DPRD Balangan, Rizkan, mengatakan besarnya nilai SiLPA harus menjadi bahan evaluasi bersama, terutama bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengetahui penyebab belum optimalnya penyerapan anggaran sehingga dapat menjadi dasar perbaikan pada penyusunan APBD tahun berikutnya.

“Pada 2025 ini APBD Balangan menyisakan SiLPA yang hampir mencapai Rp900 miliar. Dari hasil ini kita bisa mereviu kembali apa hal-hal yang menyebabkan banyaknya SiLPA di SKPD,” ujarnya.

Ia menegaskan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan agar seluruh program prioritas pemerintah daerah dapat direalisasikan secara maksimal. Tingginya SiLPA dinilai menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan kegiatan, dan memastikan anggaran benar-benar memberikan dampak bagi pembangunan daerah.

Berdasarkan data pemerintah daerah, pendapatan Kabupaten Balangan pada tahun 2025 berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai Rp3,642 triliun atau sekitar 108 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah baru mencapai sekitar Rp3,394 triliun atau 85 persen dari total pagu belanja sebesar Rp3,993 triliun.

Menurut Rizkan, capaian tersebut menunjukkan masih adanya ruang yang perlu diperbaiki agar anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap lebih optimal dan seluruh program prioritas dapat terlaksana sesuai rencana.

“Ini menjadi evaluasi, masukan, dan perbaikan bagi kita semua, termasuk kami di DPRD, dalam penyusunan APBD 2026 agar tidak terjadi lagi SiLPA sebanyak itu, dan program kegiatan yang menjadi prioritas bisa direalisasikan seutuhnya untuk masyarakat Balangan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menjelaskan rendahnya serapan anggaran dipengaruhi sejumlah faktor teknis. Salah satunya adalah proses transisi sistem e-Katalog versi 4 ke versi 5 yang memerlukan penyesuaian dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa turut memengaruhi percepatan pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah.

Fakhriyanto juga mengungkapkan bahwa sebagian besar SiLPA berasal dari sejumlah program strategis yang masih berada pada tahap pelelangan sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih panjang.

Meski demikian, ia memastikan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan tetap sehat. Hal itu tercermin dari proporsi belanja pegawai yang masih berada di bawah 30 persen, sehingga ruang fiskal pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik tetap terjaga.

Melalui evaluasi ini, DPRD Kabupaten Balangan berharap seluruh kendala dalam penyerapan anggaran dapat segera diatasi. Dengan perencanaan yang lebih matang, koordinasi yang semakin baik, serta percepatan pelaksanaan program, APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.(rel)

Editor, khayatun fatimah tribuniplusonline.com