Forum Konsultasi Publik KPP Pratama Tanjung Bahas Optimalisasi Pajak untuk Kemakmuran Masyarakat

Pembicaraan pajak tentu tidak akan cukup jika hanya dari satu sisi. Pemerintah pusat dan daerah melihatnya dari sisi penerimaan untuk menyelenggarakan pemerintahan termasuk di dalamnya adalah hubungan antara keuangan pusat dan daerah. Wajib Pajak merasakannya secara langsung dalam kegiatannya sehari-hari serta memiliki andil dalam penerimaan pajak itu sendiri. Sementara masyarakat mengharapkan manfaat pajak yang dirasakan melalui pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik.

KPP Pratama Tanjung menyatukan berbagai sisi tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Focus Group Discussion pada tanggal 30 September 2026 di Wisma Tamu Pendopo Bersinar Kabupaten Tabalong.

Acara dengan tema “Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Untuk Kemakmuran Masyarakat” tersebut dihadiri langsung oleh Muhammad Noor Rifani Bupati Kabupaten Tabalong serta beberapa pimpinan instansi pemerintah dari Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Tanjung.

Turut hadir pula berbagai elemen masyarakat seperti bank himbara, bank daerah, bank rakyat, lembaga sosial masyarakat, asosiasi pengusaha dan profesi, serta wajib pajak badan dan orang pribadi.

Kepala KPP Pratama Tanjung Isak Purnomo membuka kegiatan FKP dan FGD dengan memberikan gambaran umum kinerja KPP Pratama Tanjung dan substansi pajak bagi daerah.

Sementara dalam sambutannya Bupati Kabupaten Tabalong menekankan pentingnya sinergi dari pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Acara dilanjutkan dengan penampilan tari daerah hingga masuk ke acara utama FKP dan FGD yang dipandu oleh Kawas Rolant Tarigan, Kepala KP2KP Paringin, sebagai moderator.

Materi Forum Konsultasi Publik dibawakan oleh Kepala Seksi Pelayanan Hamdani mengenai layanan dan penyuluhan yang diberikan oleh KPP Pratama Tanjung mulai dari loket pelayanan terpadu, helpdesk, inklusi perpajakan kepada pelajar seperti Pajak Bertutur dan Tax Goes to School, kegiatan Business Development Services yang menjadi persembahan kantor pajak untuk meningkatkan kualitas UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Tanjung, hingga kegiatan luar kantor seperti Pojok Pajak.

Disampaikan pula beberapa peraturan terbaru seperti PMK 37 dan PP 20 tahun 2026.
Irwansyah Budiman, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, menyampaikan materi Focus Group Discussion bagian pertama bahwa pendapatan pajak daerah menjadi salah satu sumber keuangan daerah selain dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan sumber lainnya serta beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh daerah.

Materi terakhir dibawakan oleh Isak Purnomo mengenai perjanjian kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sesi diskusi mengalir dengan beberapa pertanyaan dari peserta, di antaranya tentang pentingnya sosialisasi perpajakan terutama ke pelosok wilayah yang sulit terjangkau.

Isak Purnomo memberikan tanggapan bahwa di kantor pajak terdapat tenaga penyuluh yang memberikan sosialisasi mengenai perpajakan. Selain itu, imbauan berupa surat juga sudah dikirimkan terutama untuk wajib pajak yang memiliki data untuk dikonfirmasi.
Hamdani menambahkan, karena keterbatasan SDM maka saluran informasi seperti media sosial menjadi salah satu strategi yang dilaksanakan.

Pertanyaan lain mengenai perizinan dan kemudahan berusaha terutama dalam bidang pertambangan. Irwansyah menyampaikan perbedaan kewenangan antara pemungutan pajak dan kewenangan pemberian izin.
Pemerintah sendiri memiliki kewenangan yang terbatas karena perizinan ada di pusat yaitu Kementerian ESDM.

Salah satu siswa yang hadir menyampaikan pertanyaan mengenai apa peran mereka sebagai pelajar.

Jawaban diberikan oleh narasumber bahwa secara umum pelajar tetap memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran perpajakan, khususnya sebagai agen informasi di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Pelajar dapat membantu mengingatkan keluarga mengenai kewajiban perpajakan, seperti memastikan kewajiban PBB telah dipenuhi atau mengingatkan pelaku usaha di lingkungan keluarga mengenai kewajiban perpajakannya.
Tanya jawab berlangsung menarik sampai sesi diskusi ditutup.

Beragam pandangan yang muncul dalam diskusi menjadi gambaran bagaimana pemangku kepentingan melihat pajak dari sisi mereka.
Kegiatan ini menjadi ruang untuk KPP Pratama Tanjung mendengar pengalaman langsung pemangku kepentingan yang menggunakan layanan kantor pajak tersebut.

Selain itu, usulan dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan menjadi masukan dalam meningkatkan pelayanan selanjutnya.
Tidak kalah penting, ruh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan selalu dihidupkan untuk tujuan yang sama, mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah demi kemakmuran masyarakat.

Acara ditutup dengan pemberian penghargaan bagi Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak sebagai bentuk apresiasi dalam kontribusi terhadap penerimaan pajak.

Selain itu, terdapat penghargaan khusus untuk pelajar yang memenangkan lomba video konten dengan tema “Pajak Gasan Banua, Dari Pajak Jadi Apa.”

Dari ratusan karya, dipilih 3 karya terbaik sebagai pemenang.
Diharapkan pengalaman mereka melihat pajak dari berbagai sisi dapat dibawa hingga dewasa saat menjadi pemimpin generasi emas Indonesia.