BPBD Balangan Gelar Rakor Karhutla, Bahas Sarpras Hingga

PARINGIN, TRIBUNEPLUSONLINE.COM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada Senin (31/8) untuk membenahi strategi dan garis komando penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Pertemuan ini menjadi respons atas sejumlah kendala operasional yang kerap menghambat tim gabungan saat berjibaku memadamkan api, mulai dari sulitnya akses armada menuju lokasi hingga krisis pasokan air.

Selama rentetan musibah yang terjadi pada puncak musim kemarau ini, petugas yang beroperasi di kawasan berisiko tinggi seperti Kecamatan Batumandi dan Lampihong memang sering kali kewalahan. Minimnya ketersediaan sumber air permukaan di sekitar lahan gambut maupun semak belukar membuat proses pembasahan lahan secara menyeluruh belum berjalan maksimal.

Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, H Rahmi membeberkan bahwa pihaknya bersama tim gabungan menawarkan skema pengadaan cadangan air buatan secara taktis. Langkah ini juga dibarengi dengan penyiagaan peralatan pendukung, khusus di wilayah yang teridentifikasi paling rawan dilahap si jago merah.

“Kita akan usulkan pembuatan sumur bor dangkal untuk beberapa daerah yang tidak tersedia sumber air beserta estimasi waktu dan kebutuhan personelnya. Sarana prasarana yang mendukung penanganan juga kami siapkan secara ekstra untuk wilayah berisiko tinggi seperti Batumandi dan Lampihong,” ungkap Rahmi.

Selain mencari jalan keluar terkait sulitnya air dan akses operasional di lapangan, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti urgensi pembenahan sistem pelaporan. BPBD Balangan menilai pendataan mengenai luas area lahan yang hangus terbakar dan luasan area yang berhasil dipadamkan selama ini harus segera disatukan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi publik.

“Kita membuat standar ukuran pelaporan agar penanganan karhutla bisa disajikan dalam satu pintu data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk luasan lahan terbakar kita merujuk penuh pada standar pengukuran Manggala Agni, sedangkan luasan lahan yang tertangani menggunakan laporan kawan-kawan yang beroperasi memadamkan api di lapangan,” tandasnya.(rel)

Editor, khayatun fatimah tribuneplusonline.com