Oleh : SOEHARDI
Setiap tahun, Hari Pers Nasional (HPN) diperingati dengan panggung megah, spanduk besar, sambutan pejabat, dan deretan foto seremoni. Namun di balik gemerlap perayaan itu, ada ironi yang menampar, wartawan dirayakan, tapi kesejahteraannya banyak yang masih dibawah standar.
Di tengah pesatnya digitalisasi, jumlah perusahaan pers justru makin banyak. Media online tumbuh seperti jamur di musim hujan. Namun, pertumbuhan kuantitas ini tidak sejalan dengan kualitas kesejahteraan para pekerjanya.
Pendapatan perusahaan pers minim, iklan tergerus platform digital global, sementara beban kerja wartawan makin berat, dituntut cepat, viral, SEO-friendly, sekaligus akurat, maka yang jadi korban pertama? Wartawan di lapangan.
Wartawan bekerja seperti mesin, cepat, banyak, murah.
Target berita tinggi, gaji rendah.
Profesionalisme dituntut, kesejahteraan ditelantarkan.
Ironisnya, wartawan berada di posisi dilematis. Di satu sisi, Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik secara tegas melarang wartawan menerima imbalan, amplop, atau gratifikasi. Di sisi lain, banyak wartawan digaji jauh di bawah standar kelayakan hidup. Tak sedikit yang penghasilannya bahkan berada di bawah UMR.
Lalu bagaimana seorang wartawan bisa hidup layak?
Bagaimana mereka membiayai anak sekolah, membayar kontrakan, cicilan, hingga kebutuhan sehari-hari, jika gaji tak sebanding dengan tuntutan profesi?
Kondisi ini membuat profesi wartawan hidup seperti ikan yang kehausan di dalam kolam. Secara kasat mata, wartawan berada di “lingkungan informasi”, dekat dengan kekuasaan, kebijakan, dan akses publik.
Namun secara realitas, mereka miskin akses pada kesejahteraan, dekat dengan kekuasaan namun jauh perlindungan bahkan banyak dari mereka justru kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar. memilukan !!!
Gaji tak sesuai, tapi tuntutan kerja tanpa kompromi, siap liputan kapan saja, siap dikejar deadline, siap menghadapi tekanan narasumber, bahkan siap menghadapi ancaman. Romantisme profesi jurnalis kerap diagungkan, namun kesejahteraannya diabaikan.
Ini bukan sekadar ironi, ini hipokrisi struktural, wartawan dituntut bersih, tapi dipelihara dalam kondisi miskin.
Bagaimana mungkin seorang jurnalis tetap tegak lurus pada etika, ketika dapur di rumahnya nyaris tak mengepul?
Bagaimana mungkin idealisme terus dijaga, ketika biaya sekolah anak menunggu dibayar, sementara gaji datang tak seberapa, bahkan kadang telat!
Lebih miris lagi, di daerah, wartawan sering diposisikan bukan sebagai pilar demokrasi, melainkan sebagai “beban”. Dipandang mengganggu, dianggap tak penting, bahkan dicurigai ketika menjalankan fungsi kontrol sosial. Padahal, tanpa pers yang merdeka dan sejahtera, demokrasi hanya menjadi slogan kosong.
Pertanyaannya, Bagaimana Negara dan Dewan Pers melihat realitas ini? Apakah Negara hadir dalam problema ini? Dengan cara apa? Regulasinya seperti apa?
Apakah cukup hanya mengawal kode etik dan standar profesionalisme, tanpa ikut memperjuangkan standar kesejahteraan minimum bagi jurnalis?
Apakah normal jika profesi yang dijuluki “pilar keempat demokrasi” justru hidup dalam kondisi rapuh secara ekonomi?
Apakah Dewan Pers akan terus berdiri netral, sementara wartawan di lapangan dibiarkan bertarung sendirian melawan realitas ekonomi?
Jika HPN hanya diisi pidato normatif tentang “kemerdekaan pers” tanpa menyentuh soal perut wartawan, maka HPN hanyalah pesta elite pers yang jauh dari denyut nadi pekerja pers.
HPN tanpa keberpihakan pada kesejahteraan wartawan adalah perayaan di atas luka.
Tepuk tangan terdengar di panggung, tapi di bawahnya ada wartawan yang menghitung sisa uang entah masih cukup atau tidak untuk biaya anak – anak besok hari.
Profesi jurnalis hari ini berdiri di tepi jurang,
antara idealisme dan pragmatisme,
antara integritas dan kebutuhan hidup.
HPN mestinya menjadi momentum refleksi nasional, apakah negara, industri media, dan para pemangku kepentingan sungguh-sungguh peduli pada nasib wartawan?
Berita Terkait