Pj.Bupati Tabalong Ajak Masyarakat Tingkatkan Partisipasi dalam Pelayanan Publik

TANJUNG,TRIBUNEPLUSONLINE.COM Pemerintah Kabupaten Tabalong, Selasa (29/10) menggelar forum konsultasi publik di Gedung Informasi Pembangunan.

Pada forum ini membahas terkait pelayanan publik di sektor pendidikan dan perhubungan yang melibatkan masayarakat sekitar dan SKPD terkait di Lingkup Pemkab Tabalong.

Kegiatan ini resmi dibuka Pj Bupati Tabalong, Hj Hamida Munawarah melalui Asisten Administrasi dan Umum, Setda Tabalong, Subhan.

Hamida mengatakan dalam sambutan tertulisnya, pentingnya keterlibatan masyarakat dalampenyelenggaraan pelayanan publik guna membangun sistem pelayanan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

“Pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga sektor penghidupan lainnya. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan sangatlah penting,” ujar Subhan membabacakan teks tertulis Pj Bupati Hamida.

Ia menjelaskan bahwa peraturan pemerintah dan undang-undang telah mengatur kewajiban partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Bentuk partisipasi tersebut mencakup kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban, serta peran aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan.

Hamida menekankan bahwa Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan sarana yang tepat untuk mempertemukan pandangan antara pemerintah sebagai penyelenggara dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Forum ini menjadi ruang dialog yang konstruktif dan partisipatif, di mana kedua belah pihak dapat bertukar opini demi perbaikan pelayanan publik,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Hamida juga menggarisbawahi fokus FKP kali ini pada dua sektor utama, pendidikan dan perhubungan, yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.

“Pendidikan dan perhubungan memainkan peran penting dalam pembangunan daerah. Pendidikan berkualitas akan melahirkan generasi cerdas dan berdaya saing, sedangkan infrastruktur perhubungan yang baik memastikan mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan aksesibilitas wilayah berjalan optimal,”paparnya.

Selain itu, ia juga menekankan, masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar pelayanan pendidikan dapat memenuhi ekspektasi publik, sementara sektor perhubungan harus memastikan layanan transportasi yang aman dan efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kemudian dirinya, mengingatkan agar forum ini mengedepankan komunikasi dua arah, di mana peserta forum dapat memberikan masukan, saran, dan solusi yang inovatif untuk memperbaiki mutu pelayanan publik.

“Kami berharap melalui FKP ini, kita dapat menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan masyarakat, sehingga dampak kebijakan yang merugikan bisa diminimalisir,” katanya