Bupati Instruksikan Jajarannya Kawal Pembangunan Infrastruktur Belum Selesai

TANJUNG, TRIBUNEPLUSONLINE.COM Bupati Tabalong, dalam Rapat Koordinasi ( Rakor ) Bulanan Pemkab Tabalong pertama ditahun 2026 pada hari Selasa (6/1) kemarin menginstruksikan kepada jajarannya untuk terus mengawal beberapa proyek pekerjaan pembangunan tahun anggaran 2025 yang belum selesai.

Bupati dalam rakor tersebut menegaskan bahwa pembangunan fasilitas umum serta infrastruktur sangat dinantikan manfaatnya olah masyarakat Tabalong terlebih untuk menggerakan perekonomian, sehingga harus segera direalisasikan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan.

“Tolong ini terus dikawal proyeknya agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya, saya meminta kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan antisipasi terhadap keterlambatnya proyek pembangunan disetiap Dinas

Pemerintah Daerah, mengingatkan kepada kepala SKPD untuk melakukan tender dini Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terlebih untuk proyek fisik ditahun 2026 ini.
“Tanggal 3 Desember yang lalu saya telah mengeluarkan instruksi Bupati Nomor 3 tahun 2025, salah satu isinya adalah segera melakukan tender/seleksi dini,” jelas H Fani.

Menyikapi adanya beberapa proyek pembangunan tahun anggaran 2025 yang harusnya selesai pada tanggal 31 Desember kemarin, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tabalong , Husin Ansari menjelaskan bahwa kontraktor masih diberikan perpanjangan waktu dan atau kesempatan penyelesaian pekerjaan maksimal selama 50 hari sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Ada aturan yang sudah mengatur hal semacam ini, namun tentu ada pinalti yang dikenakan ke kontraktor dalam bentuk denda,” jelas Husin Ansari.
Husin menambahkan, pekerjaan yang melewati tahun anggaran tetap akan dibayarkan sebesar hasil penyelesaian pekerjaan yang di serahkan oleh kontraktor berdasarkan dokumen serah terima pekerjaan yang telah diverifikasi dengan memperhitungkan denda sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

“Jadi ada sudah ada mekanismenya sendiri untuk masa pekerjaan kepada para kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan nya sampai seratus persen dengan dasar hukum dan ketentuan yang berlaku, wajib di patuhi,” Pungkas Husin Ansari. ( rel)

Editor khayatun fatimah tribuneplusonline.com